Kemana Rakyat Harus Menagih Janji Politik?

Oleh: Alif Rahman Hakim
10 Besar Lomba Esai 2020 dan Alumni Menulis Online

Kemana Rakyat Harus Menagih Janji Politik?

Pilkada 2020 telah berlalu. Perhitungan suara pun telah usai. Tinggal menunggu hasil pengumuman resmi langsung dari KPU bagi pemimpin daerah yang terpilih. Yang belum tuntas, tentu saja pelaksanaan janji-janji politik. Dan sebagai rakyat, saya sudah menunggu akan hal itu.

Sebagian orang masih apatis soal politik. Karena memang kebanyakan kepala daerah terpilih malah tidak menepati janji-janji manisnya saat kampanye. Entah seperti disihir atau terbentur batu kepala mereka, mendadak mereka amnesia. Lupa pada jalan mulus yang mereka selalu elu-elukan, lupa pada bantuan petani yang selalu mereka sebut, dan lupa pada janji-janji lainnya yang sampai berbusa mulut mereka menyampaikan.

Maka dari itu, saya dari sekarang wanti-wanti perkara janji ini. Namun, apalah daya saya yang hanya sebutir pasir di pinggir pantai ini. Bagaimana jika nanti janji-janji itu benar terlupakan, kemana saya harus mengadu, kemana saya harus menuntut. Kalau jawabannya ke Yang Maha Kuasa, sudah terlalu sering.

Saya ambil salah satu contoh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilkada, Haris-Sani untuk gubernur Jambi. Saya sempat lihat dan baca selebaran digital janji-janji kampanye mereka. Begitu banyak, begitu menarik, begitu menggiurkan. Misalnya, program Dumisake (dua miliar satu kecamatan) untuk kemajuan daerah, jalan yang mulus, ekonomi yang kuat, harga sawit dan karet yang stabil, dan masih banyak janji lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.

Sebagai rakyat, tentu saya berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih memenuhi “ucapan magis”-nya itu. Terlepas bagaimana cara mengukur pembayaran dan pelunasan janji, setidaknya nampak secara kasat mata bagi yang bersifat fisik atau progam. Pada akhirnya semua akan terlihat jelas dan gamblang ketika mendekati akhir jabatan.

Namun, harus saya katakan, bahwa selama ini rakyat sering dibuat bingung. Rakyat sering harus menerima dengan dua tangan semua perkataan politikus seolah malaikat yang akan memberikan hujan di musim kemarau, tapi ujung-ujungnya blunder tingkat satu.  Sudah tak terhitung jumlah kasus dimana rakyat hanya jadi korban harapan palsu belaka tanpa ada tempat mendakwa. Tanpa sempat menagih keadilan.

Ya, memang sebagian kasus dapat disuarakan melalui demonstrasi berbasis massa yang besar ala mahasiswa atau pekerja buruh. Aksi demonstrasi akan mengundang perhatian khalayak dan media, sehingga mau tidak mau orang atas harus mempertimbangkan keputusan. Tetapi perlu diingat, tidak semua janji-janji dapat diaspirasikan lewat demonstrasi. Kebanyakan aksi demonstrasi menentang isu-isu besar yang krusial saja.

Ada beberapa janji khusus yang tidak bisa disuarakan melalui demonstrasi. Memangnya ada orang berdemo gara-gara janji meroketkan ekonomi Indonesia yang tidak tercapai tapi malah sebaliknya, Indonesia makin terjerumus dalam resesi? Memangnya ada orang berdemo karena janji politik program-program yang belum terlaksana? Itu contoh kecil saja. Kalau dibeberkan satu per satu, hampir tiap pejabat mengumbar janji dan belum memenuhinya.

Janji kampenye pembangunan jalan mulus saja, banyak diingkari, dimana jalur transportasi tetap hancur berlubang dimana-mana, dan susah sekali untuk menyuarakan itu. Susah sekali “menagih” hutang dari mulut pejabat itu. Bahkan kadang di daerah saya, jalan dibiarkan menjadi “kolam renang” untuk bebek dan itik dulu sebelum dibangun. Sungguh kelewatan.

Beberapa orang menyuarakan bentuk protes ke pemerintah soal jalan berlubang tersebut dengan berfoto dengan pose tamasya di tengah “kolam” di jalan itu. Beberapa lainnya mengambil foto pernikahan di jalan berlubang, beberapa lainnya sempat menanam pohon di tengah jalan dan mengunggahnya di media sosial. Itu semua karena rakyat sudah putus asa dengan janji-janji jalan mulus yang tiada pernah mulus. Rasa putus asa itu sayangnya jarang didengar langsung oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini, pimpinan yang terpilih.

Keresahan-keresahan pada masyarakat itu sangat sulit menemukan muaranya. Katakanlah saya sebagai warga desa mengadu pada kepala desa. Yang paling mungkin jawaban kepala desa adalah tergantung kebijakan bupati. Mungkin, kalau langsung tanya kepada bupati, bupati akan bersembunyi di balik nama gubernur, dan selanjutnya gubernur akan bersembunyi dibalik nama pemerintah pusat.

Argh! Kok ingkar-mengingkari janji oleh elit politik itu ibarat tabiat yang sudah mendap selama ratusan tahun ya? Apakah memang itu termasuk budaya yang tidak bisa lekang oleh waktu dan peristiwa. Kalau pengingkaran janji-janji itu semakin membudaya ke pemimpin di generasi selanjutnya, kapan semua ini akan selesai. Ini semua ibarat paradoks yang tidak jelas mana pangkal mana ujungnya, selalu kembali ke titk yang itu-itu saja.

Saya yang selalu resah pada keadaan ini pun tak punya tempat mengadu. Terlebih lagi rakyat yang pra-sejahtera, yang mengharapkan hujan deras di musim kering berkepanjangan ini, tentu berharap program kesejahteraan, peningkatan ekonomi, subsidi, bantuan modal, atau janji apapun itu, untuk dapat dipenuhi. Ya, semoga saja pimpinan yang baru terpilih di Pilkada lalu dapat merealisasikan janji kampanye mereka untuk kebaikan rakyat dan pemilihnya.

Mau kepo dulu cek IG kami
@menulis.online

Mau ikut kelas kami?
http://bit.ly/pijarkata

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart