Penerapan Peraturan Daerah yang Terburu-buru

Oleh: Risnawati
10 Besar Lomba Esai 2020 dan Peserta Kelas Menulis.Online

Penerapan Peraturan Daerah yang Terburu-buru

Pandemi di awal Tahun 2020 menimbulkan munculnya peraturan-peraturan pemerintah baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Seperti dikeluarkannya peraturan Walikota  Banda Aceh tentang pemakaian masker untuk segala golongan dan peraturan gubernur Aceh tentang pemberlakukan jam malam.

Pemerintah daerah mengambil tindakan awal dengan membuat peraturan-peraturan daerah seperti mewajibkan pemakaian masker dimanapun berada, pemberlakukan jam malam, yang tujuannya adalah mengurangi kerumunan masyarakat.

Bagi saya yang tinggal  di pinggiran negara Indonesia, merasakan hawa  pandemi terhitung sejak pasien yang terdeteksi covid meninggal di rumah sakit umum daerah. Yang selama ini hanya melihat berita di televisi, tentunya muncul ketakutan massal bahwa wabah covid ini memang dekat adanya.

Pemerintah daerah akhirnya membuat peraturan daerah untuk mengatur penggunaan masker guna mencegah penyebaran covid 19 apabila melakukan aktivitas depan rumah.

Kemudian munculnya jam malam yang diberlakukan mempengaruhi jalannya perekeonomian malam masyarakat. Kota yang dijuluki seribu warung kopi pastinya banyak masyarakat berada di warung kopi pada malam hari.

Mari kita bahas satu per satu kejadian yang berada di negeri Serambi Mekkah selama masa pandemi ini.

Berbicara peraturan pemerintah, tentunya pemerintah lah yang paling berkewajiban mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan masyarakat luas. Pemerintah tentunya tidak mau disalahkan jika masyarakat mengalami kekacauan sebagai akibat dari tidak adanya aturan-aturan yang biasanya selalu diikuti dengan sanksi.

Peraturan walikota ini berkaitan dengan penerapan pemakaian masker dalam segala kondisi dan dimana pun berada. Bagi masyarakat yang melanggar tentunya sanksi yang diberikan bersifat personal  sedangkan bagi bidang usaha yang melanggar maka berpengaruh terhadap izin usaha mereka.

Tujuan penerapan  peraturan walikota ini tentunya sebagai dukungan pemerintah daerah dalam mengurangi dampak penyebaran covid 19 dan sebagai bentuk kepatuhan  kepada pemerintah pusat.

Namun mari kita melihat dari sisi pelaksana peraturan ini yaitu masyarakat. Sanksi yang diberikan adalah  bersifat administrasi, sosial bahkan adat.

Akan muncul  pertanyaan, apa yang masyarakat dapatkan setelah menjalani sanksi yng diberikan? Apakah memastikan mereka akan memakai masker selamanya sesuai dengan peraturan yang ada? Sepertinya jawabannya sudah dapat diprediksi yaitu TIDAK.

Bahkan yang terjaring dalam razia masker, mereka  tidak merasa telah melakukan pelanggaran.  Belum lagi, jika ada razia masker lebih ditakutkan bagi sebagian orang daripada razia sepeda motor dan muncul ungkapan “ kalau lupa pake helm tidak apa-apa, asal jangan lupa masker”. Ini telah menjadikan bahwa peraturan yang dibuat secara terburu-buru tidak membawa efek yang di harapkan.

Saya mengalami sendiri saat terjaring razia masker. Beberapa meter sebelum pamplet RAZIA MASKER  telah berdiri petugas Satpol PP dan petugas Dinas Perhubungan, mereka menyuruh saya ke pinggir untuk menepi dan menyuruh membuka kaca helm yang saya kenakan. Tanpa berkata apa-apa saya dipersilahkan jalan lagi karena telah memakai masker.

Tidak sedikit masyarakat yang marah-marah saat terjaring razia, bahkan mengamuk kepada petugas.  Kasus lainnya adalah ada suami istri terkena razia masker, suaminya marah-marah dan menyuruh istrinya memilih sanksi yang akan dikerjakan. Namun istrinya tidak mau dan berdiri  diam ditempat. Sang suami semakin mengamuk dan mengomel dengan suara keras. Dan sang istri yang menjadi sasaran dengan alasan kesalahan istri yang mengingatkan membawa masker.

Teman saya bercerita, saat terkena razia masker yang langsung di cari adalah saudaranya yang kebetulan petugas Satpol PP. Apakah saudaranya bertugas di lokasi razia tersebut atau tidak. Katanya mau minta tolong jika jumpa saudaranya karena terjaring razia masker.

Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa penerapan peraturan pemakaian masker menjadikan masyarakat sebagai korban peraturan itu sendiri tidak dapat dijadikan acuan apakah kemudian masyarakat menjadi patuh hukum atau sadar hukum.

Contoh diatas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan masyarakat kita  mencari celah  untuk menghindar dari sanksi hukum yang ada.

Alangkah  baiknya jika misalnya peraturan masker ini diberikan sanksi bagi pelanggar berupa sanksi sosial dalam kurun waktu tertentu, misalnya membantu lanjut usia di panti jompo binaan dinas sosial. Jika pun tidak membawa efek jera akibat pelanggaran peraturan, setidaknya mereka belajar untuk melayani orang tua dan belajar bersikap sabar. Namun tentunya ini hanya ide saya saja, bukan isi dari peraturan walikota.

Permasalahan kedua adalah pemberlakuan jam malam. Pemberlakukan jam malam ini terhitung sejak pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.00. Pemberlakukan jam malam ini mengingatkan pada masa-masa komflik yang dulu terjadi di daerah kami. Tentunya hal ini menimbulkan trauma tersendiri.

Penerapan peraturan ini memunculkan juga kalimat-kalimat  seperti, “corona menyebarnya malam saja”, “ corona cuma ada di warkop” dan kalimat-kalimat satir sejenisnya. Tentunya penerapan peraturan ini juga diberlakukan secara terburu-buru tanpa melihat dampak lain yang muncul.

Penerapan jam malam ini berakibat pada semakin merosotnya perekonomian masyarakat yang bekerja di malam hari seperti kuliner dan warung kopi. Aktivitas malam hari bagi mereka adalah menyambung nyawa untuk siang berikutnya.

Masyarakat sekarang bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang patuh hukum bukan masyarakat sadar hukum. Hal ini dilihat dari kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan jika ada petugas  hukum saja. Namun jika petugas tidak ada maka tidak dilaksanakan peraturan tersebut.

Penerapan peraturan yang secara spontan tanpa adanya sosialisasi memang akan terkesan abal-abal atau main-main. Sanksi yang ada di anggap remeh bagi pelanggar peraturan. Bahkan menjadi bahan ejekan masyarakat.  Tidak adanya dampak yang terlihat sebagai harapan dari peraturan itu sendiri.

Bagi masyarakat akan semakin mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Dan menganggap pelaksanaan peraturan ini hanya semacam proyek pemerintah saja. Karena dalam setiap tahap penyusunan peraturan ada proyek bernilai rupiah di dalamnya.

Mau kepo dulu cek IG kami
@menulis.online

Mau ikut kelas kami?
http://bit.ly/pijarkata

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart